Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Isy Karim menghadiri Rapat Pembahasan Kolaborasi Percepatan Penataan Sistem Logistik Nasional di Jakarta, Jumat (25 Agustus). Dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, rapat tersebut membahas isu strategis serta upaya percepatan Implementasi NLE Tahun 2023 (perhubungan udara dan laut) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, serta memperkuat kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan ekosistem logistik nasional yang lebih kompetitif. Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Tahun 2023-2024 akan berfokus pada tata kelola kawasan pelabuhan dan memperluas cakupan pantauan pelabuhan yang awalnya 14 pelabuhan menjadi 32 pelabuhan laut (yang dilalui Tol Laut) dengan melibatkan 18 Kementerian/Lembaga serta 46 Pelabuhan di Daerah. Terdapat 4 (empat) output yang akan dicapai yaitu penguatan dan penerapan standar layanan, digitalisasi layanan, penguatan kelembagaan dengan pendekatan right sizing, serta perbaikan tata kelola perdagangan antarpulau. Kementerian Perdagangan diharapkan meningkatkan Utilisasi Daftar Muatan (Manifes Domestik) antarpulau sebagai salah satu dari 8 (delapan) indikator di 14 pelabuhan pantauan Stranas PK sebelumnya, sehingga saat penerapan digitalisasi di 32 pelabuhan baru pantauan Stranas PK dapat langsung sesuai dengan yang diharapkan.
