Temu Usaha Perdagangan Di Daerah Perbatasan


Jumat,25 Mei 2018

Pembangunan di wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin kedaulatan wilayah dan kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan. Beberapa kelemahan masih ditemui di sejumlah lini penting yang menjadi ujung tombak Pemerintah dalam mewujudkan amanah Nawacita di sektor perdagangan, seperti persoalan distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Kementerian Perdagangan memiliki komitmen kuat untuk memperoleh mekanisme yang konkret, dan ihwal solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan akselerasi perdagangan di daerah perbatasan.
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyelenggarakan acara bertajuk; Peningkatan Koordinasi Dalam Rangka Temu Usaha Perdagangan di Daerah Perbatasan, yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (25/10). Secara garis besar, acara ini maksudkan agar Pemerintah dapat memperoleh masukan-masukan yang konkrit dan strategis dari para stakeholder, agar kelancaran perdagangan barang di daerah perbatasan dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat pun terpenuhi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya Widayanti yang membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara tersebut mengatakan, bahwa dengan berkumpulnya seluruh stakeholder terkait dengan pengembangan/pembangunan daerah perbatasan diharapkan kelancaran perdagangan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya akan semakin lancar. “Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan pun akan semakin meningkat,” ucap Tjahya.
Hal ini, kata Tjahya, berkenaan dengan upaya Kemendag dalam mewujudkan visi Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita yang memiliki tiga ciri utama; yakni kehadiran Negara, membangun dari pinggiran dan perbatasan/daerah terpencil serta terluar, dan Revolusi Mental.
Misi Pemerintah dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah perbatasan, pertahanan keamanan nasional, serta menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah. Karenanya, pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara saat ini yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), tetap tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).
Oleh karenanya, ihwal penunjang di Kawasan Perbatasan, Kementerian Perdagangan saat ini telah dan terus melakukan sejumlah langkah konkret. Pertama, dengan menyediakan/merevitalisasi pasar di perbatasan, di Kawasan Penunjang Pos Lintas Batas Negara. “Kedua, adalah memperlancar kegiatan perdagangan/tata niaga lintas batas Negara,” jelasnya.
Komitmen tersebut tercermin dalam upaya Kemendag memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 2017 Kemendag mengalokasikan dana untuk merevitalisasi/membangun 39 pasar rakyat. Sebanyak 33 pasar rakyat dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 6 pasar rakyat melalui Tugas Pembantuan. Di samping itu, dalam upaya memperlancar distribusi dan logistik barang-barang untuk beberapa daerah perbatasan seperti Alor, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Natuna, Nunukan dan lain-lain, Pemerintah telah mendistribusikannya melalui program yang disinergikan dengan Tol Laut yaitu; Gerai Maritim. “Tentu saja, diharapkan dengan pengembangan sarana distribusi dan program Gerai Maritim ini dapat memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah perbatasan,” imbuh Tjahya.
Dari acara tersebut, diperoleh masukan-masukan serta komitmen konkret dari para stakeholder untuk bersama-sama berupaya mendorong pengembangan kegiatan perdagangan di daerah perbatasan. Misal, Direktur Komersial PT PPI, Trisilo Ari Setyawan. Dalam kesempatan itu, ia menjabarkan tentang Konsep Perdagangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) PT PPI. “PPI akan ikut berperan serta dalam menghidupkan Tata Niaga Perdagangan di wilayah PLBN Indonesia-Malaysia (Aruk, Entikong, Badau); Indonesia-Timor Leste (Wini, Motaain, Motamasin); dan Indonesia-Papua Nugini (Skouw),” kata Ari.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Kasubdit Pengelolaan Sarana Distribusi M. Anwar Achmad itu, Ari menjelaskan, sasaran strategis perdagangan PLBN PT PPI ke depan adalah PPI hadir di wilayah PLBN; peningkatan perekonomian penduduk di wilayah PLBN; peningkatan produktivitas dan menghasilkan nilai tambah wilayah PLBN; pembukaan jalur niaga baru antarnegara; dan sinergi antarnegara di bidang Ekonomi, Politik, dan Keamanan.
Perwakilan dari Perum Bulog pun menegaskan komitmen yang sama. Pihaknya bakal memaksimalkan kekuatan jejaring Bulog yang tersebar di berbagai daerah terdiri dari 1.551 unit gudang berkapsitas 4 juta ton, 26 kantor Drive dan 105 kantor Subdrive/Kansilog, 132 Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB).
Selain dari PT PPI dan Perum Bulog, yang juga bertindak sebagai narasumber antara lain Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Sihard Hadjopan Pohan; Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ninuk Rahayuningrum; Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Dalam laporannya, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Sihard Hadjopan Pohan mengungkapkan acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau yang mewakili, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau yang mewakili, pelaku usaha dari Kabupaten/Kota, instansi terkait, asosiasi komoditi serta pelaku usaha perdagangan dari DKI Jakarta.